KORPRI

http://dbpedia.org/resource/KORPRI an entity of type: Thing

The Employees' Corps of the Republic of Indonesia (Indonesian: Korps Pegawai Republik Indonesia, KORPRI), also known as the Indonesian Civil Servants Corps, is a state-regulated organisation of civil service employees. rdf:langString
Korps Pegawai Republik Indonesia, atau disingkat KORPRI, adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan. Sedangkan perangkat Pemerintah Desa Tidak menjadi anggota Korpri telah memiliki Organisasi Profesi yang bernama PPDI atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Meski demikian, KORPRI sering kali dikaitkan dengan Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan dan kegiatan KORPRI tak terlepas dari kedinasan. rdf:langString
rdf:langString KORPRI
rdf:langString Korps Pegawai Republik Indonesia
rdf:langString KORPRI
rdf:langString Employees' Corps of the Republic of Indonesia
rdf:langString KORPRI
xsd:integer 63664683
xsd:integer 1104194931
xsd:date 1971-11-29
rdf:langString Employees' Corps of the Republic of Indonesia
rdf:langString Korps Pegawai Republik Indonesia
rdf:langString ID
rdf:langString The Employees' Corps of the Republic of Indonesia (Indonesian: Korps Pegawai Republik Indonesia, KORPRI), also known as the Indonesian Civil Servants Corps, is a state-regulated organisation of civil service employees. Created during the New Order as a means to ensure political control of Indonesia's bureaucracy, with all public sector workers obliged to join, KORPRI also functioned as a support mechanism to Golkar, the ruling party of the period. With the emergence of political pluralism in the reformasi period of the late 1990s, KORPRI lost its status as sole organisation within the public sector with the formation of independent trade unions. However, workers classified as civil servants are still required to be members of KORPRI.
rdf:langString Korps Pegawai Republik Indonesia, atau disingkat KORPRI, adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan. Sedangkan perangkat Pemerintah Desa Tidak menjadi anggota Korpri telah memiliki Organisasi Profesi yang bernama PPDI atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Meski demikian, KORPRI sering kali dikaitkan dengan Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan dan kegiatan KORPRI tak terlepas dari kedinasan. KORPRI yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. Selama Orde Baru, KORPRI dijadikan alat kekuasaan untuk melindungi pemerintah yang berkuasa waktu itu. Namun sejak era reformasi, KORPRI berubah menjadi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap partai politik tertentu.
xsd:nonNegativeInteger 7042
xsd:date 1971-11-29

data from the linked data cloud