Government of China

rdf:langString Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok

rdf:langString Pemerintah pusat Republik Rakyat Tiongkok (Hanzi: 中华人民共和国政府; Pinyin: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Zhèngfǔ) adalah otoritas negara tertinggi di Tiongkok di bawah kepemimpinan politik eksklusif Partai Komunis Tiongkok. Pemerintah Tiongkok terdiri dari lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Lembaga utama kekuasaan negara adalah Kongres Rakyat Nasional (KRN), Presiden dan Dewan Negara. Anggota dari Dewan Negara termasuk Perdana Menteri dan sejumlah variabel Wakil Perdana Menteri, lima Anggota Dewan Negara (protokol yang setara dengan wakil perdana menteri tetapi dengan portofolio yang lebih sempit), Sekretaris Jenderal Dewan Negara dan Kabinet Menteri yang saat ini terdiri dari 26 Kementerian. Komisi Militer Pusat (KMP) dipimpin oleh Ketua Komisi Militer Pusat yang merupakan panglima tertinggi nasional angkatan bersenjata Tiongkok yang meliputi Tentara Pembebasan Rakyat, Kepolisian Bersenjata Rakyat dan Milisi. KRN merupakan kekuatan tertinggi negara yang mengontrol Konstitusi Tiongkok dan hukum dasar serta pemilihan dan pengawasan pejabat lembaga pemerintah lainnya. KRN mengadakan pertemuan selama sekitar dua minggu dalam setahun untuk meninjau dan menyetujui arah kebijakan baru, undang-undang, anggaran dan perubahan personel utama. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (KTKRN) yang merupakan lembaga legislatif permanen yang bertugas mengadopsi sebagian besar perundang-undangan nasional, menafsirkan konstitusi dan undang-undang serta melakukan . Presiden bertindak sebagai kepala negara seremonial yang menyetujui keputusan yang dibuat oleh KTKRN, tetapi Presiden menggunakan kekuatan independennya untuk mencalonkan Perdana Menteri Dewan Negara dan Wakil Presiden yang tidak memiliki kekuasaan sendiri tetapi hanya membantu Presiden. Dewan Negara merupakan lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri, terdiri dari kementerian dan lembaga dengan kerangka kerja yang lebih spesifik. Dewan Negara mempresentasikan sebagian besar inisiatif kepada KTKRN untuk dipertimbangkan setelah sebelumnya disahkan oleh Komite Tetap Politbiro. Meskipun KRN pada umumnya menyetujui rekomendasi kebijakan dan personel Dewan Negara, KRN dan KTKRN menegaskan perannya sebagai badan legislatif nasional dengan kemampuan untuk memaksakan revisi dalam beberapa undang-undang. Misalnya ketika Dewan Negara dan Partai tidak dapat mengamankan pajak bahan bakar untuk membiayai pembangunan Jaringan jalan bebas hambatan terkendali di Tiongkok. Lembaga yudikatif Tiongkok menjalankan fungsi kejaksaan dan pengadilan. Pengadilan Tiongkok diawasi oleh Mahkamah Agung Rakyat (MAR) yang dikepalai oleh seorang Ketua Hakim Agung. Kejaksaan Agung Rakyat (KAR) bertanggung jawab atas penuntutan dan mengawasi proses peradilan di tingkat provinsi, county dan desa. Pada tingkat wilayah administrasi yang sama dengan MAR dan KAR, dibentuk Komisi Pengawas Nasional pada 2018 untuk menyelidiki korupsi yang terjadi di dalam Partai Komunis Tiongkok dan lembaga-lembaga negara. Kekuatan hukum Partai Komunis Tiongkok dijamin dalam Konstitusi Tiongkok dan posisinya sebagai otoritas politik tertinggi di Republik Rakyat Tiongkok diwujudkan melalui kendalinya yang komprehensif terhadap negara, militer dan media. Seorang juru bicara pemerintah Tiongkok terkemuka mengatakan: Kami tidak akan pernah hanya menyalin sistem pemerintahan negara-negara Barat atau memperkenalkan sistem multipartai yang memegang jabatan secara bergiliran, meskipun lembaga negara Tiongkok memiliki tanggung jawab yang berbeda tetapi semua lembaga negara Tiongkok mematuhi garis, prinsip dan kebijakan Partai Komunis Tiongkok. Selama 1980-an ada upaya yang dilakukan untuk memisahkan fungsi-fungsi partai dari negara, dengan memutuskan kebijakan umum yang telah dibuat sebelumnya dan kemudian melaksanakannya. Akan tetapi upaya itu akhirnya ditinggalkan pada 1990-an dengan kesimpulan bahwa kepemimpinan politik di dalam negara juga merupakan pemimpin partai. Struktur ganda ini menciptakan satu pemerintahan terpusat. Pada saat yang sama, telah ada langkah-langkah untuk memisahkan partai dari kantor-kantor negara di daerah-daerah selain di pemerintah pusat, karena tidak pernah terdengar bahwa ada seorang eksekutif subnasional (misalnya gubernur) yang juga menjadi sekretaris partai. Hal ini sering menyebabkan konflik antara kepala eksekutif daerah dengan sekretaris partai dan hal itu secara luas dipandang sebagai niat untuk mencegah salah satu dari mereka menjadi terlalu kuat. Beberapa kasus khusus seperti: Daerah Administratif Khusus Hong Kong dan Makau yang menurut konstitusi dan hukum dasar masing-masing, sebagian besar hukum nasional Tiongkok tidak berlaku dan daerah otonom yang mencontoh praktik Soviet yaitu kepala eksekutif biasanya adalah anggota dari kelompok etnis sedangkan sekretaris jenderal partai adalah orang non-lokal.