Boxer Protocol

rdf:langString Protokol Petinju

rdf:langString Protokol Boxer adalah protokol yang ditandatangani pada 7 September 1901 antara Kekaisaran Qing dari China dengan Aliansi Delapan Negara - Austria-Hongaria, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat - ditambah Belgia, Spanyol, dan Belanda, setelah intervensi Tim Ekspedisi Kekuatan Delapan untuk menumpas pemberontakan Boxer. Perjanjian ini sering kali disebut sebagai salah satu dari Perjanjian Tidak Adil. Dengan adanya protokol ini, pemberontakan dapat dihentikan sebagai akibatnya Dinasti Qing dikenakan sanksi yang sangat besar, yaitu ganti rugi sebesar 450 juta tael perak. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kejatuhan Dinasti Qing. Pemberontakan Boxer sendiri adalah pemberontakan di Tiongkok terhadap kekuasaan asing di sektor perdagangan, politik, agama, dan teknologi. Pemberontakan dengan slogan "扶清灭洋" ("Dukung Qing, hancurkan Barat") ini memulai aksinya pada bulan November 1901. Kegiatan ini diprakarsai oleh para petani di Tiongkok Utara yang pada mulanya adalah gerakan anti-negara asing dan anti-imperialis. Pada Juni 1990, gerakan pemberontak ini melakukan aksi besar dengan menyerang kota Beijing dan membunuh 230 orang non-Tionghoa. Lebih jauh lagi, kelompok ini juga menyerang banyak orang Kristen Protestan dan Katolik di provinsi Shandong dan Shanxi atas tuduhan mendominasinya pihak asing di Tiongkok . Adanya protokol ini sangat mempengaruhi kondisi politik, ekonomi, dan sosial pemerintah dan penduduk Tiongkok. Di bidang politik, proses desentralisasi dari pemerintah pusat ke provinsi semakin berkembang pesat. Di bidang ekonomi, denda yang dibebankan sangatlah besar sehingga memaksa pemerintah Tiongkok untuk menaikkan pajak secara besar-besaran mengingat pendapatan Dinasti Qing saat itu hanyalah 250 juta tael. Di bidang sosial, adanya protokol ini membuktikan buruknya sistem pemerintahan pada masa tersebut sehingga kepercayaan masyarakat menjadi hilang. Hal tersebut kemudian memicu terjadinya revolusi untuk mengembalikan kondisi damai dan memperbaiki perekonomian negara Tiongkok .