West Germany

rdf:langString Jerman Barat

rdf:langString Jerman Barat adalah nama yang umum untuk Republik Federal Jerman (bahasa Jerman: Bundesrepublik Deutschland) pada periode antara 23 Mei 1949 dan reunifikasi Jerman pada 3 Oktober 1990. Selama era Perang Dingin ini, NATO yang berpihak pada Jerman Barat dan Pakta Warsawa yang dipihaki Jerman Timur dibagi oleh Perbatasan Jerman Dalam. Setelah 1961 Berlin Barat secara fisik terpisah dari Berlin Timur serta dari Jerman Timur oleh Tembok Berlin. Situasi ini berakhir ketika Jerman Timur dibubarkan dan dipecah menjadi lima negara bagian, yang kemudian bergabung dengan sepuluh negara bagian Republik Federal Jerman bersama dengan negara kota Berlin yang sejak itu bersatu kembali. Dengan penyatuan kembali Jerman Barat dan Timur, Republik Federal Jerman, yang sekarang diperluas menjadi enam belas negara bagian, dikenal sebagai "Jerman". Periode ini disebut sebagai Republik Bonn (Bonner Republik) oleh para sejarawan, menyinggung Republik Weimar saat perang dan Republik Berlin pasca-reunifikasi. Republik Federal Jerman didirikan dari sebelas negara bagian yang dibentuk di tiga Zona Pendudukan Sekutu yang dipegang oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis (atau "Zona Barat"). Pasukan AS dan Inggris tetap berada di negara itu sepanjang Perang Dingin. Populasinya tumbuh dari sekitar 51 juta pada tahun 1950 menjadi lebih dari 63 juta pada tahun 1990. Kota Bonn adalah ibu kotanya (sementara). Zona pendudukan Sekutu keempat (Zona Timur, atau Ostzone ) dipegang oleh Uni Soviet, dibatasi di timur oleh garis Oder-Neisse; dan pada tahun 1949 Jerman Timur pun menjadi Republik Demokratik Jerman yang sosialis (disingkat GDR; di Jerman Deutsche Demokratische Republik atau DDR), dengan ibu kota de factonya di Berlin Timur. Bekas bagian Jerman di sebelah timur Oder-Neisse dipisahkan dari 'Jerman secara keseluruhan' oleh Perjanjian Potsdam tahun 1945, dan kemudian dianeksasi oleh Polandia dan Uni Soviet. Akibatnya, Jerman Barat memiliki wilayah sekitar setengah ukuran dari periode demokrasi Weimar Republik antar perang . Pada awal Perang Dingin, Eropa dibagi di antara blok Barat dan Timur. Jerman secara de facto dibagi menjadi dua negara dan dua wilayah khusus, Saarland dan Berlin yang terbagi 2. Awalnya Republik Federal Jerman mengklaim mandat eksklusif untuk seluruh wilayah Jerman, menganggap dirinya sebagai kelanjutan reorganisasi secara demokratis dari Jerman Reich 1871-1945. Mereka berkesimpulan bahwa GDR adalah negara boneka yang dibentuk secara ilegal. Meskipun GDR mengadakan pemilihan umum secara teratur, tetapi tidak dilaksanakan secara bebas dan adil. Dari perspektif Jerman Barat, GDR bukanlah pemerintahan yang sah. Tiga negara bagian barat daya Jerman Barat bergabung membentuk Baden-Württemberg pada tahun 1952, dan Saarland bergabung dengan Republik Federal Jerman pada tahun 1957. Selain sepuluh negara bagian yang dihasilkan, Berlin Barat dianggap sebagai negara bagian de facto ke-11. Meskipun secara hukum bukan bagian dari Republik Federal Jerman, tetapi karena Berlin berada di bawah kendali Dewan Kendali Sekutu, Berlin Barat bersekutu secara politis dengan Jerman Barat dan secara langsung atau tidak langsung diwakili dalam lembaga federal. Hubungan dengan blok Soviet membaik selama era "Neue Ostpolitik" sekitar tahun 1970, dimana Jerman Barat kemudian mengadopsi prinsip bahwa GDR dan Republik Federal adalah "dua negara Jerman dalam satu negara Jerman" (seperti negara konstituen). Klaim atas mandat eksklusif secara formal dilepaskan, dan Jerman Barat menerima bahwa, dalam batas-batasnya sendiri, Jerman Timur (GDR) mewakili penduduknya sebagai Negara Jerman de jure di luar Republik Federal. Selain itu, meskipun Republik Federal masih tidak mengakui GDR sebagai negara yang sepenuhnya berdaulat dalam hukum internasional, namun demikian menerima bahwa dalam forum hukum internasional, Jerman Timur adalah negara berdaulat yang independen di mana Republik Federal Jerman dapat mengikatkan diri dalam ikatan perjanjian. Tetapi sehubungan dengan legalitas dalam batas-batasnya sendiri, Jerman Barat terus mempertahankan bahwa masih ada satu (tetapi tidak aktif) negara Jerman secara keseluruhan, yang hanya dapat diwakili secara de jure oleh Republik Federal. Sejak tahun 1973 dan seterusnya, Jerman Timur mengakui dua negara berdaulat Jerman, dengan Jerman Barat adalah sebuah negara asing secara de facto dan de jure. Republik Federal dan Republik Demokratik sepakat bahwa tidak satu pun dari mereka dapat berbicara atas nama yang lain. Fondasi kuat dan berpengaruh yang dipegang oleh Jerman hari ini diletakkan selama Wirtschaftswunder (keajaiban ekonomi) tahun 1950-an ketika Jerman Barat bangkit dari kehancuran besar yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Kanselir pertama Konrad Adenauer, yang menjabat hingga 1963, telah bekerja untuk keselarasan penuh dengan NATO - bukan netralitas. Dia tidak hanya mendapatkan keanggotaan di NATO tetapi juga merupakan pendukung perjanjian penting yang kemudian berkembang menjadi Uni Eropa saat ini. Ketika G8 didirikan pada tahun 1975, tidak ada pertanyaan apakah Republik Federal Jerman akan menjadi anggota juga. Menyusul keruntuhan komunisme di Eropa Tengah dan Timur pada tahun 1989, yang dilambangkan dengan runtuhnya Tembok Berlin, ada gerakan cepat menuju penyatuan kembali Jerman. Jerman Timur memilih untuk membubarkan diri dan masuk ke Republik Federal pada tahun 1990. Lima negara bagian pasca perangnya (Länder ) dibangun kembali bersama dengan Berlin yang bersatu kembali, dan mengakhiri status khusus serta membentuk Land tambahan. GDR secara resmi bergabung dengan Republik Federal pada 3 Oktober 1990, meningkatkan jumlah negara dari 10 menjadi 16, mengakhiri pembagian Jerman. Penggabungan ini tidak menghasilkan negara baru; melainkan, proses itu pada dasarnya merupakan aneksasi sukarela, di mana Jerman Barat memperoleh negara bagian tambahan di Jerman Timur, yang kemudian sudah tidak ada lagi. Republik Federal yang diperluas mempertahankan budaya politik Jerman Barat dan melanjutkan keanggotaannya yang ada di organisasi internasional, serta keselarasan kebijakan luar negeri Barat dan afiliasinya dengan aliansi Barat seperti PBB, NATO, OECD, dan Uni Eropa.