Balfour Declaration

rdf:langString Deklarasi Balfour

rdf:langString Deklarasi Balfour adalah pernyataan terbuka yang dikeluarkan Pemerintah Inggris pada tahun 1917 semasa Perang Dunia I untuk mengumumkan dukungan bagi pembentukan sebuah "kediaman nasional bagi bangsa Yahudi" di Palestina. Saat itu Palestina adalah salah satu daerah di dalam wilayah negara Kesultanan Utsmaniyah dan warga Yahudi di Palestina masih menjadi kaum minoritas kala itu. Deklarasi Balfour tercantum di dalam sepucuk surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, kepada Lord Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk diberitahukan kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Deklarasi Balfour disiarkan lewat media massa pada tanggal 9 November 1917. Segera sesudah memaklumkan perang terhadap Kesultanan Utsmaniyah pada bulan November 1914, mulai menimbang-nimbang masa depan Palestina. Dalam tempo dua bulan, Herbert Samuel, anasir Zionis di jajaran kabinet Inggris, menerbitkan memorandum yang diedarkan di kabinet, berisi usulan untuk mendukung cita-cita perjuangan Zionis demi mendapatkan dukungan orang Yahudi bagi kepentingan Inggris di dalam Perang Dunia I. Pada bulan April 1915, Perdana Menteri Inggris, Herbert Henry Asquith, membentuk sebuah panitia khusus untuk merumuskan kebijakan pemerintah Inggris terkait Kesultanan Utsmaniyah, termasuk Palestina. Asquith, yang menghendaki agar negara Kesultanan Utsmaniyah direformasi seusai perang, meletakkan jabatan pada bulan Desember 1916. Penggantinya, David Lloyd George, justru menghendaki agar negara Kesultanan Utsmaniyah dipecah-belah. Negosiasi-negosiasi permulaan antara pemerintah Inggris dan kaum Zionis berlangsung di dalam sebuah konferensi pada tanggal 7 Februari 1917, yang dihadiri Sir Mark Sykes dan tokoh-tokoh pimpinan Zionis. Menindaklanjuti diskusi-diskusi susulan seusai konferensi, pada tanggal 19 Juni, Arthur Balfour meminta Walter Rothschild dan Chaim Weizmann untuk mengajukan semacam rancangan deklarasi dukungan. Rancangan tersebut Rancangan-rancangan deklarasi yang diajukan selanjutnya dibahas dalam rapat kabinet dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari golongan Yahudi Zionis maupun golongan Yahudi anti-Zionis, tetapi tidak melibatkan wakil-wakil masyarakat Palestina. Pada akhir tahun 1917, menjelang pencanangan Deklarasi Balfour, Perang Dunia I telah sampai ke tahap buntu. Amerika Serikat dan Rusia, dua negara sekutu Inggris, tidak sepenuhnya melibatkan diri. Amerika Serikat belum menderita kerugian akibat perang, sementara Rusia sedang diguncang kudeta kaum Bolsyewik. Pertempuran Bersyeba pada tanggal 31 Oktober 1917 memecahkan situasi buntu di kawasan selatan Palestina. Pada tanggal yang sama, rapat kabinet Inggris memutuskan untuk merilis rumusan akhir deklarasi dukungan. Rapat-rapat kabinet yang digelar sebelumnya telah mengkaji manfaat-manfaat propaganda yang bakal diperoleh dari komunitas Yahudi sedunia bagi kepentingan Blok Sekutu. Kalimat pembuka Deklarasi Balfour adalah ungkapan dukungan terbuka yang pertama dari sebuah kekuatan politik utama dunia terhadap gerakan Zionisme. Istilah "kediaman nasional" (bahasa Inggris: national home) belum pernah muncul di ranah hukum internasional, dan sengaja diciptakan agar bermakna kabur, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan istilah ini adalah sebuah negara Yahudi. Batas-batas wilayah yang disebut "Palestina" tidak ditentukan. Pemerintah Inggris kemudian hari menandaskan bahwa frasa "di Palestina" berarti kediaman nasional bangsa Yahudi tidak bakal mencakup seantero wilayah Palestina. Bagian kedua dari isi Deklarasi Balfour sengaja ditambahkan untuk menenangkan para penentang, yakni pihak-pihak yang khawatir kebijakan ini akan berdampak buruk terhadap posisi populasi lokal Palestina, dan akan mengobarkan sentimen antisemit di seluruh dunia karena "mengecap orang Yahudi sebagai pendatang asing di negara tempat mereka dilahirkan". Deklarasi Balfour mengamanatkan perlindungan hak-hak sipil dan beragama bangsa Arab Palestina, yang merupakan golongan mayoritas di Palestina, maupun hak-hak dan status politik komunitas-komunitas Yahudi di luar Palestina. Pada tahun 1939, pemerintah Inggris mengakui bahwa pandangan-pandangan masyarakat Palestina semestinya turut pula dipertimbangkan. Pada tahun 2017, pemerintah Inggris mengakui bahwa Deklarasi Balfour semestinya juga mengamanatkan perlindungan hak-hak politik bangsa Arab Palestina. Deklarasi Balfour memunculkan berbagai konsekuensi jangka panjang. Deklarasi ini membuat dukungan terhadap gerakan Zionisme di kalangan komunitas Yahudi sedunia meningkat pesat. Deklarasi ini juga menjadi unsur pokok di dalam penyusunan Memorandum Penyerahan Mandat atas Palestina kepada Inggris, yakni dokumen yang mendasari pembentukan Wilayah Mandat Palestina, cikal bakal dari teritori Israel dan Palestina sekarang ini. Oleh karena itu Deklarasi Balfour dianggap sebagai sebab utama berlarutnya konflik Israel–Palestina, yang kerap disifatkan sebagai konflik teralot di muka bumi. Beberapa hal yang berkaitan dengan Deklarasi Balfour masih menjadi pokok perdebatan, misalnya soal bertentangan tidaknya deklarasi ini dengan janji-janji awal pemerintah Inggris kepada Syarif Mekah yang disampaikan melalui surat-menyurat antara Henry McMahon dan Husain bin Ali Alhasyimi.